Yogyakarta, 27 Juni 2024 – Program Studi S1 Administrasi Publik Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan “Praktisi Mengajar” dengan tema “Governansi Digital: Peluang dan Tantangan”. Acara ini menghadirkan Ismail Fahmi, Ph.D, seorang pakar dalam bidang analisis media sosial dan pendiri Drone Emprit, sebagai pembicara utama. Kegiatan berlangsung secara tatap muka di Gedung Siti Moendjijah, Ruang SM.4.14, mulai pukul 08.00 WIB.
Dalam pemaparannya, Ismail Fahmi menjelaskan bahwa “Digital Governance adalah konsep yang mengacu pada transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik melalui penggunaan teknologi digital.” Menurut Fahmi, transformasi digital di sektor publik melibatkan tiga tahapan utama: transparansi, partisipasi, dan kolaborasi.
Lebih lanjut, Fahmi memaparkan bahwa evolusi transformasi digital dapat dibagi menjadi empat tahapan utama: digitalisasi, automasi, integrasi, dan inovasi. Ia menggambarkan contoh negara Estonia sebagai model penerapan digital governance yang berhasil. “Negara Estonia merupakan contoh terbaik dalam penerapan digital governance berkat infrastrukturnya yang canggih seperti X-Road, yang memungkinkan integrasi data antara berbagai lembaga, serta layanan publik yang hampir sepenuhnya dapat diakses online,” ungkap Fahmi. Hal tersebut diperkuat dengan Program e-Residency di Estonia memfasilitasi partisipasi global dalam ekonomi digital negara tersebut.
Selain itu, Estonia juga dikenal dengan sistem keamanan siber yang tangguh, transparansi, akuntabilitas, serta kebijakan yang mendukung, yang memungkinkan negara ini meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan mendorong partisipasi publik. Investasi dalam pendidikan dan literasi digital juga menjadi kunci sukses Estonia, memastikan warga negaranya memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat digital yang maju.
Fahmi juga menguraikan beberapa peluang yang ditawarkan oleh digital governance. Teknologi digital memungkinkan pengembangan layanan publik yang lebih inovatif dan responsif, meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan warga. Automasi dan digitalisasi proses administratif membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Selain itu, teknologi digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi pemerintah dan memantau kinerja.
Namun, Fahmi juga menyoroti tantangan dalam penerapan digital governance. Ancaman siber yang terus berkembang memerlukan strategi keamanan yang kuat untuk melindungi data dan sistem pemerintah, serta menjaga privasi data pribadi. Perbedaan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial yang berbeda, dapat menghambat penerapan digital governance yang merata.
Pada akhir sesi, Ismail Fahmi, Ph.D mengajak para mahasiswa Administrasi Publik UNISA untuk berdialog, berdiskusi, serta mempraktikkan penggunaan analisis data melalui sistem AI yang dimiliki oleh Drone Emprit. Tujuan dari sesi ini adalah untuk melihat sejauh mana tata kelola digital pemerintah diimplementasikan dan bagaimana teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
