Sleman, 13 Desember 2024 – Program Studi Administrasi Publik, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa Yogyakarta), menggelar Kuliah Umum dengan topik “Mewujudkan Birokrasi Efektif Melalui Reformasi: Tantangan dan Peluang untuk Pelayanan Publik”. Acara ini berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meeting, diikuti oleh mahasiswa dan dosen Administrasi Publik Unisa Yogyakarta.
Kegiatan ini menghadirkan Widhi Novianto, S.Sos., M.Si, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), sebagai narasumber, dan dimoderatori oleh Erni Saharuddin, S.Sos., MPA, dosen Prodi Administrasi Publik Unisa.
Penguatan Jejaring dan Implementasi MBKM
Gerry Katon Mahendra, S.IP., M.I.P., selaku Kaprodi Administrasi Publik Unisa Yogyakarta, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat jejaring dan kemitraan dengan Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara LAN RI.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta membuka berbagai program kolaboratif yang bermanfaat bagi penguatan tata kelola dan kebijakan negara,” jelas Gerry Katon.
Narasumber Widhi Novianto menyambut baik peluang kerja sama ini dan menekankan pentingnya sinergi antara institusi pendidikan dan lembaga pemerintahan dalam mendorong reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Evaluasi Reformasi Birokrasi: Tantangan Daerah
Dalam pemaparannya, Widhi Novianto menjelaskan disparitas capaian reformasi birokrasi antara daerah di Jawa-Bali dan luar Jawa. Berdasarkan evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023:
“Sebanyak 53,15% atau 270 dari 508 kabupaten/kota memiliki nilai minimal B (baik). Dari jumlah tersebut, 45,5% berada di Jawa dan Bali, sedangkan 55% sisanya berada di luar Jawa dan Bali,” ungkap Widhi.
Disparitas ini mencerminkan tantangan besar dalam pemerataan efektivitas birokrasi di seluruh wilayah Indonesia. Reformasi birokrasi menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan.
Selain itu, Widhi juga menjelaskan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045, yang berfokus pada: Terwujudnya Transformasi Digital; Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif; Terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit; Terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berbasis jejaring dan lincah; Tersedianya kebijakan serta pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.
Pentingnya Peran Mahasiswa dalam Reformasi Birokrasi
Sebagai moderator, Erni Saharuddin menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam memahami dan mengawal isu-isu reformasi birokrasi.
“Tantangan reformasi birokrasi masih berkutat pada rendahnya efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Mahasiswa sebagai generasi penerus perlu memahami isu ini agar dapat berkontribusi dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan,” ujar Erni.
Erni juga menambahkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi bergantung pada komitmen pemimpin dan aparatur sipil negara dalam melaksanakan perubahan yang konsisten dan terukur. kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang berkelanjutan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan berdaya saing di masa mendatang.
