Mindanao, 10 Mei 2026 – Program Studi Administrasi Publik Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (UNISA Yogyakarta) kembali memperkuat jejaring akademik internasional melalui partisipasi dalam kegiatan International Webinar bertajuk “Strengthening Decentralization, Accountability, and Policy Continuity in Local Governance: A Comparative Southeast Asian Perspective” yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom pada 10 Mei 2026. Kegiatan ini menghadirkan akademisi dan pakar tata kelola pemerintahan dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara untuk mendiskusikan dinamika desentralisasi, akuntabilitas publik, serta keberlanjutan kebijakan dalam pemerintahan lokal.
Webinar internasional tersebut melibatkan sejumlah perguruan tinggi dan akademisi dari Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Kegiatan dipandu oleh moderator Atty. Threjann Ace L. Noli dan menjadi ruang dialog akademik lintas negara dalam membahas tantangan pemerintahan daerah di tengah perubahan sosial, politik, dan perkembangan teknologi digital.
Dari Indonesia, Program Studi Administrasi Publik UNISA Yogyakarta diwakili oleh Muhammad Khozin, S.IP., MPA., dosen Administrasi Publik UNISA Yogyakarta, yang menjadi salah satu pembicara utama. Dalam paparannya yang berjudul “Decentralization in Practice: Institutional Gaps and Governance Challenges in Southeast Asia”, Muhammad Khozin menjelaskan bahwa implementasi desentralisasi di kawasan Asia Tenggara masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan, mulai dari ketimpangan kapasitas pemerintah daerah, koordinasi kebijakan antar level pemerintahan, hingga persoalan akuntabilitas publik dalam pelayanan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa desentralisasi tidak hanya berbicara mengenai pembagian kewenangan administratif, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah daerah mampu membangun tata kelola yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, penguatan kapasitas institusi lokal menjadi kunci penting dalam memastikan keberlanjutan kebijakan publik di tengah dinamika politik dan perubahan kepemimpinan daerah.
“Desentralisasi harus mampu memperkuat kualitas pelayanan publik dan demokrasi lokal. Karena itu, tata kelola pemerintahan daerah perlu dibangun melalui institusi yang kuat, kolaboratif, dan akuntabel agar kebijakan publik tidak mudah berubah hanya karena pergantian aktor politik,” jelas Muhammad Khozin dalam sesi pemaparannya.
Kegiatan webinar internasional ini juga menghadirkan sejumlah akademisi terkemuka lainnya, di antaranya Dr. Hosnie M. Gogo dari Mindanao State University Filipina yang membahas transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal, Prof. Halimah Binti Abdul Manaf dari Universiti Utara Malaysia yang mengulas dinamika politik dan keberlanjutan kebijakan di Asia Tenggara, serta Dr. Ario Wicaksono dari Universitas Gadjah Mada yang membahas akuntabilitas warga dan demokrasi partisipatif dalam konteks regional Asia Tenggara.
Sementara itu, penutupan kegiatan disampaikan oleh Dr. Marecon C. Viray dari Mindanao State University Filipina yang menekankan pentingnya kolaborasi akademik lintas negara dalam memperkuat kajian administrasi publik dan tata kelola pemerintahan di kawasan ASEAN. Menurutnya, tantangan pemerintahan modern membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi kebijakan publik.
